Apa itu UU PT?

UU PT adalah singkatan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 yang disahkan pada 16 Agustus 2007. UU ini merupakan regulasi induk yang mengatur seluruh aspek Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia — mulai dari pengertian, pendirian, modal, organ perusahaan, hingga pembubaran.

UU PT menggantikan ketentuan tentang PT yang sebelumnya tersebar di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi dunia usaha Indonesia.

📜

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Disahkan: 16 Agustus 2007 | Diundangkan: 16 Agustus 2007 | Lembaran Negara: No. 106 Tahun 2007

18 Bab 161 Pasal Masih Berlaku 2026 Diubah sebagian UU Cipta Kerja

Sejarah & Kronologi Regulasi PT di Indonesia

Pemahaman tentang UU PT tidak lengkap tanpa mengetahui perjalanan regulasinya. Berikut kronologi perkembangan hukum PT di Indonesia:

1847

KUHD (Wetboek van Koophandel)

Warisan hukum kolonial Belanda. Ketentuan PT diatur dalam Pasal 36–56 KUHD — sangat terbatas dan tidak mengakomodasi kebutuhan bisnis modern.

Hukum Kolonial
1995

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

UU PT pertama Indonesia yang mandiri, menggantikan ketentuan PT dalam KUHD. Mengatur PT secara komprehensif untuk pertama kalinya.

UU PT Pertama
2007

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU PT baru menggantikan UU No. 1/1995. Lebih komprehensif, 161 pasal, mengatur CSR, perlindungan pemegang saham minoritas, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Masih menjadi UU PT yang berlaku hingga 2026.

UU PT Berlaku Saat Ini
2020

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengubah sebagian pasal UU PT. Poin krusial: memperkenalkan PT Perorangan untuk UMK, menghapus modal minimum kaku, dan mempermudah pendirian PT.

Perubahan Signifikan
2021

PP No. 8 Tahun 2021 & Permenkumham No. 21 Tahun 2021

Peraturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur teknis pendirian PT Perorangan dan pembaruan prosedur pendaftaran PT ke Kemenkumham.

Peraturan Turunan

Isi Pokok UU PT No. 40 Tahun 2007

UU PT terdiri dari 18 Bab dan 161 Pasal. Berikut ringkasan struktur dan isi pokoknya:

Bab I

Ketentuan Umum

Definisi PT, badan hukum, saham, dan istilah kunci lainnya (Pasal 1–9)

Bab II

Pendirian PT

Syarat pendirian, akta notaris, pendaftaran Kemenkumham, dan pengesahan (Pasal 7–14)

Bab III

Anggaran Dasar

Isi anggaran dasar, perubahan AD, dan persyaratan formalnya (Pasal 15–30)

Bab IV

Saham & Modal

Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan pengalihan saham (Pasal 31–62)

Bab V

RUPS

Wewenang, mekanisme pelaksanaan, dan keputusan RUPS (Pasal 63–91)

Bab VI

Direksi

Tugas, wewenang, tanggung jawab, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi (Pasal 92–107)

Bab VII

Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris (Pasal 108–121)

Bab VIII

Rencana Kerja & Laporan Tahunan

Kewajiban pelaporan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban (Pasal 63–91)

Bab IX

Tanggung Jawab Sosial

Kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) bagi PT tertentu (Pasal 74)

Bab X–XI

Penggabungan & Peleburan

Merger, akuisisi, konsolidasi, dan pemisahan PT (Pasal 122–140)

Bab XII

Pembubaran PT

Alasan, prosedur, dan proses likuidasi PT (Pasal 142–152)

Bab XIII–XVIII

Ketentuan Lain-Lain

Biaya, sanksi, ketentuan peralihan, dan penutup (Pasal 153–161)

Organ PT Menurut UU

Salah satu pengaturan paling krusial dalam UU PT adalah tentang organ perusahaan. UU PT menetapkan bahwa PT wajib memiliki 3 organ dengan hierarki yang jelas:

RUPS — Rapat Umum Pemegang Saham

Organ tertinggi PT | Memegang kekuasaan tertinggi | Menentukan arah strategis perusahaan

▼

Direksi

Menjalankan pengurusan PT | Bertanggung jawab atas operasional | Mewakili PT di dalam & luar pengadilan

▼

Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi | Memberikan nasihat kepada Direksi

Poin Penting tentang Organ PT

  • RUPS adalah pemegang kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS berwenang mengangkat/memberhentikan Direksi dan Komisaris, menyetujui laporan tahunan, dan memutuskan perubahan anggaran dasar
  • Direksi wajib terdiri dari minimal 1 orang. Untuk PT yang menghimpun dana publik atau menerbitkan saham, minimal 2 orang Direktur
  • Komisaris wajib ada minimal 1 orang. Direktur dan Komisaris tidak boleh dijabat orang yang sama
  • Anggota Direksi dan Komisaris dapat digugat secara pribadi jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan PT

UU PT mengatur tiga jenis modal yang harus dipahami saat mendirikan PT:

Jenis ModalDefinisi (Pasal 31–33)Ketentuan
Modal DasarKeseluruhan nilai nominal saham yang tercantum dalam anggaran dasarFleksibel pasca UU Cipta Kerja — tidak ada minimum kaku
Modal DitempatkanModal yang telah diambil bagian (disetujui) oleh pemegang sahamMinimal 25% dari modal dasar
Modal DisetorModal yang benar-benar telah dibayarkan ke kas perusahaanHarus sama dengan modal ditempatkan
Catatan Penting: UU PT awal (Pasal 32) menetapkan modal dasar minimum Rp50 juta. Namun UU Cipta Kerja Pasal 109 mengubah ketentuan ini — modal dasar kini ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri dalam anggaran dasar, tanpa batasan minimum yang ditetapkan undang-undang (kecuali sektor tertentu yang diatur khusus seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal).

Perubahan Signifikan Setelah UU Cipta Kerja 2020

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 membawa perubahan besar terhadap beberapa ketentuan UU PT. Ini adalah perubahan yang paling relevan bagi pengusaha dan calon pendiri PT:

AspekUU PT 2007 (Lama)Setelah UU Cipta Kerja 2020 (Baru)
Jumlah pendiri minimumMinimal 2 orang (selalu)1 orang boleh (PT Perorangan untuk UMK)
Modal dasar minimumWajib Rp50 jutaFleksibel, sesuai kesepakatan pendiri
NotarisWajib untuk semua PTPT Perorangan tidak perlu notaris
Proses perizinanMulti-izin berbeda instansiTerpadu melalui OSS (Online Single Submission)
PT PeroranganTidak adaAda — khusus UMK omzet < Rp50 M/tahun
Pengesahan badan hukumLebih lambat, manualDipercepat melalui sistem AHU Online
CSR kewajibanWajib untuk PT di bidang SDADiperluas ke lebih banyak sektor
✅ Dampak Terbesar UU Cipta Kerja: Diperkenalkannya PT Perorangan adalah terobosan terbesar — memungkinkan freelancer, UMKM, dan solo founder memiliki badan hukum PT tanpa partner dan tanpa notaris, dengan biaya jauh lebih terjangkau.

Peraturan Turunan UU PT yang Berlaku 2026

UU PT dilengkapi dengan berbagai peraturan turunan yang mengatur hal-hal teknis. Berikut peraturan utama yang perlu diketahui:

PP No. 8 Tahun 2021

Modal Dasar & PT Perorangan

Mengatur modal dasar PT dan teknis pendirian PT Perorangan untuk UMK berdasarkan UU Cipta Kerja

Permenkumham No. 21 Tahun 2021

Syarat & Tata Cara Pendaftaran PT

Mengatur prosedur teknis pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran PT di Kemenkumham

Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Pendaftaran Persekutuan Komanditer

Mengatur ketentuan nama dan pendaftaran CV (berlaku juga sebagai acuan syarat nama PT)

PP No. 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Mengatur sistem OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha terintegrasi termasuk NIB PT

PP No. 47 Tahun 2012

Tanggung Jawab Sosial PT (CSR)

Mengatur kewajiban dan pelaksanaan CSR bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan di bidang SDA

Permenkumham No. 4 Tahun 2014

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Prosedur teknis pengajuan permohonan pengesahan badan hukum PT melalui sistem AHU Online

Dampak Praktis UU PT bagi Pengusaha 2026

Bagi kamu yang ingin mendirikan PT, berikut dampak praktis yang paling relevan dari UU PT dan perubahannya:

🛡️

Perlindungan Aset Pribadi

UU PT menjamin tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor — aset pribadi kamu terlindungi dari risiko bisnis PT.

👤

Solo Founder Bisa Dirikan PT

Berkat UU Cipta Kerja, satu orang kini bisa mendirikan PT Perorangan tanpa notaris — solusi legal terjangkau untuk UMK dan freelancer.

💰

Modal Lebih Fleksibel

Tidak ada modal minimum kaku — kamu bisa mendirikan PT sesuai kemampuan modal yang ada, tanpa harus dipaksakan Rp50 juta di awal.

⚡

Proses Lebih Cepat via OSS

Perizinan terpadu melalui OSS memungkinkan NIB terbit lebih cepat — tidak perlu mengurus izin ke berbagai instansi terpisah.

📈

Kredibilitas Bisnis Lebih Tinggi

Status badan hukum resmi dari UU PT memberi PT kredibilitas yang diakui bank, investor, dan mitra bisnis di seluruh Indonesia.

🔄

Saham Bisa Dipindahtangankan

UU PT mengatur mekanisme pengalihan saham — bisnis kamu bisa dijual, diwariskan, atau menerima investor baru tanpa membubarkan PT.

Dari Lapangan: Poin UU PT yang Sering Ditanyakan Klien

Dalam 8+ tahun mendampingi klien mendirikan PT, ada beberapa pertanyaan tentang UU PT yang paling sering muncul:

💡

Pertanyaan: "Apakah saya bisa dirikan PT sendiri setelah UU Cipta Kerja?"Pertanyaan paling sering dari klien solo founder

"Sebelum 2020, jawaban kami selalu 'tidak — kamu perlu minimal 2 pendiri'. Setelah UU Cipta Kerja memperkenalkan PT Perorangan melalui Pasal 153A–153J yang disisipkan ke UU PT, jawabannya berubah menjadi 'ya, bisa — untuk usaha mikro dan kecil'. Ini adalah perubahan paling revolusioner yang pernah kami rasakan dampaknya secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari kami."
— Tim Konsultan jasapembuatanpt.com, berdasarkan pengalaman 2020–2026
⚖️

Pertanyaan: "Apa risiko jika Direksi tidak menjalankan UU PT dengan benar?"Pertanyaan dari klien yang ingin memahami tanggung jawab hukum

"UU PT Pasal 97 ayat (3) menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini yang sering mengejutkan klien — PT memang melindungi pemegang saham, tapi Direktur yang terbukti melakukan pelanggaran UU PT bisa dituntut secara pribadi. Ini penting dipahami sebelum seseorang menyanggupi jabatan Direktur di sebuah PT."
— Tim Konsultan jasapembuatanpt.com, berdasarkan konsultasi klien 2024

FAQ Seputar UU PT

UU PT adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas — regulasi induk yang mengatur seluruh aspek PT di Indonesia mulai dari pendirian, modal, organ perusahaan, hingga pembubaran. UU ini masih berlaku di 2026 dengan beberapa perubahannya melalui UU Cipta Kerja 2020.
UU PT mengatur: definisi dan status hukum PT sebagai badan hukum, syarat pendirian (akta notaris, pendaftaran Kemenkumham), modal dasar dan saham, organ PT (RUPS, Direksi, Komisaris), tanggung jawab terbatas pemegang saham, perubahan anggaran dasar, penggabungan/peleburan, CSR, dan pembubaran PT. Terdiri dari 18 Bab dan 161 Pasal.
Perubahan utama: (1) Diperkenalkan PT Perorangan untuk UMK yang bisa didirikan 1 orang tanpa notaris, (2) Modal dasar tidak lagi ada minimum kaku, (3) Proses pendirian dipermudah melalui OSS, (4) Perizinan berusaha terpadu melalui sistem NIB.
UU PT 2007 awalnya menetapkan Rp50 juta. Setelah UU Cipta Kerja 2020, modal dasar kini fleksibel — ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri tanpa minimum kaku dari undang-undang, kecuali untuk sektor tertentu seperti perbankan, asuransi, atau pasar modal yang memiliki regulasi sektoral sendiri.
Menurut UU PT, organ PT terdiri dari 3 komponen: (1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai organ tertinggi, (2) Direksi sebagai pelaksana operasional dan perwakilan PT, (3) Dewan Komisaris sebagai pengawas kebijakan Direksi. Direktur dan Komisaris harus dijabat orang yang berbeda.
Ya, UU PT No. 40 Tahun 2007 masih berlaku sebagai undang-undang induk PT di Indonesia. Beberapa pasalnya telah diubah atau ditambahkan melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, namun UU PT itu sendiri tidak dicabut dan tetap menjadi dasar hukum utama pendirian dan pengelolaan PT.
Berdasarkan Pasal 74 UU PT, PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Biaya CSR diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. PT yang tidak melaksanakan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Siap Mendirikan PT Sesuai UU yang Berlaku?

Tim kami memahami setiap ketentuan UU PT dan memastikan pendirian PT kamu sesuai regulasi terbaru. Konsultasi gratis sekarang.

JP
Tim Konsultan jasapembuatanpt.com
Konsultan Legalitas Bisnis — Spesialis Hukum Perseroan & Pendirian PT

Artikel ini disusun berdasarkan pengalaman langsung menerapkan ketentuan UU PT dalam ribuan proses pendirian PT. Kami membaca UU bukan sebagai teks akademis — tapi sebagai panduan kerja harian yang harus dipahami secara praktis.

8+Tahun Pengalaman
2.500+PT Didirikan
98%Tingkat Kepuasan
34Kota di Indonesia